K3 Konstruksi BNSP boleh untuk lelang

Oleh -

 


Perlem LKPP 12 tahun 2021, K3 Konstruksi BNSP boleh untuk lelang. Pada diktu, c. Personil Manajerial point 1) dijelaskan bahwa: Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personil manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi;

2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personil manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi;

3) Personil manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali: (a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp. 30.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personil; dan (b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personil.

4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personil manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja.

5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikat profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Persyaratan SKA/SKT daitur dengan ketentuan sebagai berikut: (a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, Besar SKA Ahli K3 Konstruksi/ SKT Keselamatan Konstruksi; dan (b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT;

https://yubi.id/p3sm1421sp

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang tergabung dalam PT. Aspeknas Konstruksi Mandiri melalui Asosiasi pembentuk Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS) telah Terlisensi BNSP, siap dengan sistem Online Single Submission (OSS) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik akan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta lebih efisien sebab mengurangi tatap muka. Sistem OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha ini memberikan kemudahan karena layanan semakin fleksibel, dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dengan jaminan kualitas yang didasarkan pada sistem terintegrasi dan terstandar.

Komentar

Posting Komentar

Aspeknas DIY bersama anda.

ASPEKNAS DIY

P E N E R A P A N D I G I T A L I S A S I P R O S E S S E R T I F I K A S I

Oleh -
P E N E R A P A N  D I G I T A L I S A S I P R O S E S S E R T I F I K A S I  adalah mitra terpercaya bagi dunia usaha dan para profesional dalam mengembangkan kemampuan usaha dan kompetensinya terutama dalam memenuhi kebutuhan Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi Kerja, Serfikasi Badan Usaha, Serfikasi Kompetensi, Pengujian dan Layanan Jasa Lainnya yang dilakukan tenaga ahli yang kompeten dan profesional serta memberikan pelayanan yang akurat, efektif, efisien dan sistematis dengan menggunakan teknologi informasi terkini. h p s://yubi.id/p3smmandiripus a t
Read more »

Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang K3 Konstruksi.

Oleh -
Gambar
    Pr o tok o l K3 K o n s tru ks i S aat P ande m i C o r o na Virus D i s ea s e 2019   (CO VID - 19) Abstraks i U paya pencegahan dampak COVID–19 diperlukan protokol Pencegahan Penyebaran COVID–19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia jasa. Upaya pencegahan dampak ini, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Disampaikan hal yang melatar-belakangi dan sebagai dasar hukum dari Skema Protokol Pencegahan COVID–19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan Pembentukan Satgas, Identifikasi, Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Pelaksanaan Pencegahan. Demikan juga , Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID 19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Diagram mekanisme protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Menerapkan Ketentuan Pera
Read more »

Pusat Pembinaan Pelatihan & Sertifikasi Mandiri

Oleh -
Gambar
P 3 SM adalah Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. P3SM dibentuk atas inisiasi dari para “stake holder”   beberapa Asosiasi dan beberapa Lembaga atau Perusahaan Sertifikasi yang berkeinginan membantu Pemerintah dalam penyampaian Regulasi terkait Sertifikasi ke seluruh pelosok Negeri. Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P3SM) merupakan Sinergi dari beberapa Organisasi, Lembaga, dan Layanan Jasa lainnya yang memiliki Visi dan Misi yang sama dalam mewujudkan kesuksesan bersama. P 3 SM  mempunyai layanan sertifikasi terkait Jasa Konstruksi, Ketenagalistrikan, Ketenagakerjaan, BNSP, BSN/KAN, bahkan Layanan Jasa Lainnya.  P 3 SM Ada dan Siap untuk melayani Anda di seluruh provinsi se Indonesia. Visi Menjadi "One Stop Service" dalam layanan Pembinaan, Pelatihan, Sertifikasi dan Layanan Jasa Lainnya bagi dunia Usaha dalam rangka berperan aktif menyampaikan regulasi pemerintah. Misi 1. Sinergitas Antar Organisasi Internal 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Read more »

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Oleh -
Gambar
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga nonstruktural  yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Terbitnya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 menggantikan Permen PUPR Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di mana telah mengacu kepada Undang-Undang No. 2 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 memberikan peran kepada LPJK dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), salah satu point penting dalam perubahan Peraturan ini adalah perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga kerja kualifikasi ahli harus memenuhi kecuku
Read more »